Di Kepung Kabut Asap, Kepala Desa di Batanghari Malah Akan Pergi ke Luar Daerah

Ilustrasi

Di Kepung Kabut Asap, Kepala Desa di Batanghari Malah Akan Pergi ke Luar Daerah

BATANGHARI — Di tengah kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah Kabupaten Batanghari akibat dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla), muncul sorotan terhadap rencana keberangkatan sejumlah kepala desa ke luar daerah.

Informasi yang beredar, kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 7 hingga 10 September 2026 di Kota Bandung, Jawa Barat. Agenda itu disebut melibatkan para kepala desa dan dikaitkan dengan kegiatan retreat serta agenda di Rindam III/Siliwangi.

Rencana keberangkatan tersebut menjadi perhatian karena berlangsung di tengah kondisi masyarakat Batanghari yang masih menghadapi persoalan kualitas udara akibat kabut asap. Kondisi ini membuat aktivitas masyarakat terganggu dan menimbulkan kekhawatiran, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki aktivitas di luar ruangan.

Pertanyaan pun muncul: sejauh mana urgensi keberangkatan para kepala desa tersebut di tengah kondisi daerah yang sedang membutuhkan perhatian?

Kepala desa memiliki posisi strategis di tengah masyarakat. Ketika kondisi lingkungan sedang tidak normal akibat bencana karhutla dan kabut asap, keberadaan pemerintah desa tentu diharapkan tetap maksimal dalam memantau kondisi warganya, berkoordinasi dengan pemerintah daerah, serta memastikan langkah penanganan dapat berjalan di tingkat desa.

Bukan persoalan boleh atau tidaknya seorang kepala desa mengikuti kegiatan di luar daerah. Namun, yang menjadi sorotan adalah momentum dan prioritasnya.

Jika agenda tersebut memang merupakan kegiatan resmi dan memiliki dasar penugasan yang jelas, tentunya masyarakat berhak mendapatkan penjelasan secara terbuka mengenai tujuan, manfaat, sumber pembiayaan, serta siapa saja peserta yang diberangkatkan.

Apalagi jika keberangkatan menggunakan anggaran pemerintah, transparansi menjadi hal penting agar tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.

Di satu sisi, masyarakat Batanghari sedang berhadapan dengan kabut asap. Di sisi lain, para kepala desa disebut akan meninggalkan daerah selama beberapa hari untuk mengikuti kegiatan di luar provinsi.

Publik kini menunggu kejelasan dari pemerintah daerah maupun pihak terkait. Apakah keberangkatan tersebut merupakan agenda prioritas yang wajib dilaksanakan, atau masih dapat ditunda hingga kondisi kabut asap di Batanghari kembali membaik?

Pertanyaan tersebut penting dijawab secara terbuka, agar tidak muncul kesan bahwa ketika masyarakat sedang menghadapi persoalan, pemerintah justru sibuk dengan agenda di luar daerah.